Adverb

Adverb atau kata keterangan adalah kata yang memberikan penjelasan mengenai tempat, waktu dan cara suatu kegiatan atau peristiwa itu terjadi. Contoh : here, now, softly, loudly, tomorrow, again, twice, never, dll.

Secara umum, adverb dibagi menjadi 4, yaitu:

1.      Adverb of Frequency

2.      Adverb of Manner

3.      Adverb of Place

4.      Adverb of Time

1.  Adverb of Frequency

Merupakan kata keterangan yang menyatakan jumlah atau berapa banyaknya suatu pekerjaan, tindakan atau peristiwa itu dilakukan. Contoh: always (selalu), usually (biasanya), never (tidak pernah), ever (pernah), sometimes (kadang-kadang), seldom (jarang), dsb.

Pattern:

Subject + Adverb of Frequency + Verb + Object.

Example:
- Andi   always   drinks milk.

     S    Adv of F      V       O

2.  Adverb of Manner

Merupakan kata keterangan yang mengungkapkan bagaimana caranya suatu pekerjaan itu dilakukan atau suatu peristiwa itu terjadi. Contoh : carefully (dengan hati-hati), fluently (dengan lancar), hard (dengan keras), fast (dengan cepat), slowly (dengan lambat, secara perlahan-lahan), suddenly (tiba-tiba), together (bersama-sama), dsb.

Pattern:

Subject + Verb + Adverb of Manner

Example:

-They  worked   hard.

    S          V      Adv of M  

3.  Adverb of Place

Merupakan kata keterangan yang menunjukkan tempat terjadinya suatu perbuatan, tindakan atau peristiwa tersebut. Contoh : above (di atas), back (di belakang), below (di bawah), around (sekeliling), here (di sini), somewhere (di suatu tempat), everywhere (dimana-mana), there (di sana), dsb.

Pattern:

Subject + Verb + Object + Adverb of Place

Example:

-She  studies  English    here.

   S        V          O      Adv of P

4.  Adverb of Time

Merupakan kata keterangan yang menyatakan waktu terjadinya suatu pekerjaan, tindakan atau peristiwa tersebut. Contoh : afterwards (kemudian, sesuadah itu, lalu), already (sudah), before (lebih dahulu, sebelum), frequently (seringkali), now (sekarang), today (hari ini), soon (segera), immediately (segera), lately (akhir-akhir ini), yesterday (kemarin), dsb.

Pattern:

Subject + Verb + Object + Adverb of Time

Example:

-I’am  studying  english   now.

   S          V            O     Adv of T

Semua jenis adverb ini tidak harus berada pada kalimat yang berbeda, bisa saja digabungkan.

Example:
- My mother always cooks fried rice carefully   in the kitchen   every Sunday.

                    Adv of F                           Adv of M      Adv of P            Adv of T

Sejarah Negara Palestina

1.Sejarah Terbentuknya Negara Palestina

Wilayah Palestina pada mulanya ditinggali oleh beberapa bangsa, yaitu bangsa Ammonit dan Philistine. Lalu, sekitar tahun 1000 SM, Palestina ditaklukan oleh Raja Thalut dan Daud a.s., Daud a.s. dan keturunannya yang merupakan bangsa yahudi, akhirnya menjadi raja di sana dan Palestina menjadi tanah air bangsa yahudi dari 1000 SM – 135 M. Palestina sendiri sempat dikuasai oleh Kerajaan Persia, Babilonia, Mesir, dan kerajaan-kerjaaan lain secara bergantian dalam rentang waktu tersebut.

1.   Wilayah Palestina Dikuasai Kerajaan Romawi

Sekitar tahun 100 SM muncullah kekuatan Roma dan pada tahun 63 SM, Roma, di bawah pemerintahan Raja Pompey, menaklukan kerajaan yang menguasai Palestina. Tahun 66 M, timbul pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Perang terjadi dan pemberontak kalah dan akhirnya pada tahun 70 M, Jerussalem jatuh sepenuhnya ke tangan Roma.

Pada saat itu, biasanya Roma tidak melakukan penekanan tetapi memperlakukan daerah jajahannya dengan lembut untuk mempersatukan warga negeranya dengan bangsa jajahannya. Namun, di dalam kasus bangsa Yahudi, cara ini tidaklah berhasil. Seringkali timbul huru-hara dari bangsa Yahudi. Hal ini menyebabkan akhirnya Roma berlaku keras kepada bangsa Yahudi dan mengeluarkan dekrit yang mematikan nasionalisme bangsa Yahudi dengan cara melarang berbagai peribadatan mereka.

Pada akhirnya dekrit ini membuat sebuah pemberontakan besar dari 200.000 orang Yahudi yang dipimpin oleh Barcocheba di Jerussalem. Raja Hadrian yang saat itu memimpin Roma mengirimkan Julius Sevenus dan tentara yang jumlahnya besar untuk memadamkan pemberontakan dan menaklukan Jerussalem. Pada saat itu, bangsa Yahudi kalah dan dikeluarkan peraturan mereka dilarang masuk ke kota apapun alasannya. Jerussalem dijadikan koloni Roma dan tempat peribadatan Yahudi, Haikal Yahudi, diganti dengan candi lambang supremasi Roma, Candi Yupiter. Mulai saat itu bangsa Yahudi tersebar ke luar Palestina. Namun, ada sebagian kecil yang tetap bertahan di sana.

Setelah masa itu, pengaruh agama Kristen masuk ke Roma, sehingga menumbuhkan penyebaran agama Kristen di Palestina. Agama Kristen tumbuh di daerah tersebut. Lalu, pada pembagian kerajaan Roma tahun 395, Palestina berada dalam kekuasaan Kerajaan Bizantium, yang disebut juga kerajaan Romawi Timur. Pada saat itu Palestina menjadi daerah yang makmur, menjadi pusat perkembangan jemaah haji (beribadah mengunjungi tempat-tempat suci yang dilakukan oleh penganut Kristen,Yahudi,dll.). Namun sesekali muncul penyiksaan kepada bangsa Yahudi oleh bangsa yang menguasai.

Tahun 611 M, Chosroes II, raja Kerajaan Sasan dari Persia,  menyerang daerah itu. Diikuti oleh bangsa Yahudi yang ingin membalas dendam. Yerussalem direbut. Gereja Holy Sepulchre dihancurkan rata dengan tanah dan hartanya dibawa. Gereja lain bernasib sama dan uskupnya ditahan.

Tahun 628 M, Raja Heralcus dari Bizantium menaklukan kembali teritorial tersebut. Namun kemenangan ini bersifat sementara karena munculnya kekuatan Islam yang melemahkan Kerajaan Bizantium tersebut.

2.   Palestina Dikuasai Islam

Islam muncul tahun 610 M di bawah kepemimpinan Muhammad SAW. Di selang tahun 610-632 M, suku-suku di daerah Arab berhasil dipersatukan di bawah kepemimpinannya yang asalnya saling bermusuhan. Kerajaan Islam (Kekhalifahan Islam) setelah Muhammad SAW meninggal di bawah pemimpin Abu Bakar (632-634 M) berusaha merebut daerah Palestina dari tangan Bizantium. Namun, usaha tersebut tidak berhasil dan akhirnya baru berhasil ketika Kekhalifahan Islam dipimpin oleh Umar ra.

Pada tahun 636, Bizantium jatuh di bawah kepemimpinan Umar ra. Terjadi perjanjian damai di Jerussalem antara pemerintahan Umar dengan umat Kristen yang dipimpin oleh Uskup Sophronius. Umar sendiri sempat mengunjungi The Holy Rock (tempat ibadah Daud as. dan tempat Haikal Yahudi) dan tempat itu menjadi Masjid Umar. Muncullah pengaruh Islam di Jerussalem.

Perselisihan yang terjadi di antara kepemimpinan umat Islam setelah zaman Muhamamad SAW dan Khulafaurrasyidin (4 sahabat Nabi Muhamamad SAW yang memimpin setelah nabi wafat) menyebabkan munculnya berbagai dinasti yang berganti memimpin Islam dari Dinasti Muawiyah sampai dengan Dinasti Abbassiah. Pada tahun 685-705, khalifah Abdul Malik dari Dinasti Abbasiah memperindah tempat suci Jerussalem dengan membangun Kubah Al-Sakhrah, atau Dome of the Rock. Pada tahun 929, terjadi pemberontakan kaum Qaramithah yang merampas Mekkah. Hal ini menyebabkan banyaknya eksodus bangsa Arab ke Jerussalem. Pada tahun 1969, Mesir, diduduki dinasti Fathimah yang menyatakan kemerdekaannya dari Dinasti Abbassiyah. Terjadi pertikaian antara kedua dinasti tersebut sampai dengan 1072 M dan akhirnya Palestina dikuasai oleh Dinasti Fathimiah. Gereja Holy Sepulchre hancur saat serangan Dinasti Fathimiah ke Dinasti Abbasiyah.

3.   Pada masa Perang Salib dan setelahnya (1099-1900)

Pada tahun 1099, datang serangan suku Frank dari Eropa ke daerah Yerussalem yang membawa 40.000 tentara untuk menguasai Jerussalem. Jerussalem takluk dan akhirnya berdirilah kerajaan Latin di Jerussalem. Perang ini disebut Perang Salib I. Palestina dikuasai oleh suku Frank yang beragama Kristen. Adanya Perang Salib II yang berlangsung tahun 1147-1187 menyebabkan Palestina kembali berada di tangan Kerajaan Islam. Perang Salib berlangsung beberapa kali namun akhirnya berbuntut kepada perjanjian damai.

Pada tahun 1258, muncul serangan dari suku Tartar di bawah pimpinan Hulagu yang berasal dari Asia Tengah (Mongol). Serangan ini sempat menaklukkan Baghdad, Damaskus, dan Suriah. Namun, datangnya tentara dari Mesir menyebabkan mereka kalah dan akhirnya daerah itu dikuasai oleh Mesir.

4.   Wilayah Dikuasai Turki (1516-1900)

Pada 1516, Turki menaklukan Mesir, yang menyebabkan daerah Palestina ditaklukan Turki. Turki menjadikan daerah Palestina sebagai salah satu provinsi dan gubernur dikirim dari Konstatinopel. Turki menguasai Palestina selama 4 abad.  Mulai 1840, Turki membuka Palestina demi kepentingan ekonominya. Akhirnya muncul pelabuhan-pelabuhan dan konsulat-konsulat Eropa. Hal ini memunculkan semakin kecilnya pengaruh Turki dan membesarnya pengaruh para konsulat di sana. Sempat terjadi Perang Krim (1854-1856) karena persaingan antara Ortodoks Yunani dan Pendeta Latin.

Tahun 1896, Theodor Herzl, penggagas gerakan zionisme, mengeluarkan usulannya untuk mendirikan negara Israel di Palestina. Hal ini disebabkan bangsa Yahudi yang terpencar dan tidak memiliki tanah air sejak Romawi menguasai Palestina. Akhirnya, beberapa orang Yahudi mendirikan koloni di daerah Palestina.

5.   Berdirinya Negara Israel

Tahun 1914, muncul perselesihan antara Inggris Raya dan Turki. Akhirnya menyebabkan keduanya berperang. Palestina sempat dijadikan markas militer oleh Turki. Namun, akhirnya tahun 1918 Inggris resmi menang, dan Palestina dikuasai oleh Inggris.

Tanggal 2 November 1917, keluar deklarasi menteri luar negeri Inggris, Arthur Balfour, yang dikenal sebagai Deklarasi Balfour. Deklarasi ini berisi tentang dukungan Inggris terhadap pendirian negara Yahudi di Palestina. Hal ini disebabkan oleh bangsa Yahudi telah membantu Inggris dalam memenangi Perang Dunia I dan Inggris ingin menguasai Palestina karena berada di daerah strategis di antara Asia, Eropa, dan Afrika.

Pada tahun 1920, kantor pemerintahan Inggris di Palestina (British Mandate of Palestine) berdiri, Komisi Tinggi-nya adalah Herbert Samuel. Setelah tahun-tahun tersebut, imigrasi Yahudi ke daerah Palestina terus meningkat. Orang Yahudi yang baru datang, biasanya masuk ke kota dan mendirikan perusahaan-perusahaan di sana.

Tahun 1929, mulai terjadi kerusuhan besar antara bangsa Arab dan Yahudi. Konflik ini terjadi karena adanya perebutan hak-hak beberapa tempat suci di Yerussalem. Selain itu, berdasarkan hasil penyelidikan tim yang dibuat Inggris, hal ini terjadi karena orang-orang Arab tertekan dengan pembelian tanah dan imigrasi orang Yahudi yang akhirnya mendesak mereka.

Tahun 1933, bangsa Yahudi hanya berjumlah 17% dari seluruh masyarakat Palestina. Namun, setelah masa itu, saat Hitler berkuasa di Jerman dan Polandia, terjadi gelombang migrasi besar-besaran dari Eropa ke Palestina. Pada saat itu juga terjadi perubahan politik di Timur Tengah. Mesir dan Suriah yang merdeka menyebabkan tumbuhnya nasionalisme untuk memerdekakan diri. Akhirnya timbul wacana untuk melepaskan Palestina dari Inggris.

Tahun 1938, Konflik antara  Arab-Yahudi memuncak. Inggris mengeluarkan mandat yang intinya akan membagi Palestina menjadi dua bagian, yaitu untuk Arab dan Yahudi untuk menghentikan perpecahan. Namun, beberapa tahun kemudian mandat itu dicabut dan diganti dengan white paper yang intinya mendesak dibentuk satu pemerintahan gabungan antara Arab dan Yahudi. White-paper ini ditentang oleh bangsa Yahudi.

Pada saat itu, bangsa Yahudi yang tinggal di Amerika memegang peranan penting dalam perekonomian Amerika.  Hal ini menyebabkan Amerika berpihak kepada kepentingan bangsa Yahudi. Inggris yang mulai merasa terganggu hubungannya dengan Amerika akhirnya menyerahkan tentang Palestina ke PBB. Inggris sendiri akan menarik mandatnya dari Palestina tanggal 15 Maret 1948.

1 September 1947, PBB menyarankan agar Palestina dibagi 2, menjadi daerah untuk bangsa Yahudi dan Arab.  Bangsa Yahudi dan Arab yang tinggal di Palestina saling berebut pengaruh dan menolak aturan tersebut. Mulailah berbagai perang gerilya yang melibatkan keduanya. Namun, sayangnya, semangat bangsa Yahudi lebih berlipat dibanding dengan bangsa Arab di sana. Di saat terjadi perang, para ningrat Arab malah kabur ke negara lain. Tanggal 14 Mei 1948, Israel diproklamirkan orang-orang Yahudi. Esoknya Amerika Serikat mengakui kedaulatan Israel.

6.   Perjuangan Palestina Pasca 1948

(Mulai saat ini, digunakan istilah bangsa Palestina untuk penduduk yang kebanyakan Arab yang tinggal di Palestina yang bukan masyarakat Yahudi)

Negara-negara Arab di sekitar Palestina menolak kehadiran Israel di sana. Terjadilah perang. Israel menang telak, dan akhirnya mengusai seluruh daerah Palestina kecuali Tepi Barat yang dikuasai Suriah dan Jalur Gaza yang dikuasai Mesir. Terjadi pengungsian besar-besaran bangsa Palestina dari Palestina. Penduduk Palestina terbagi menjadi 3, yang tinggal di pendudukan Israel, tinggal di jalur Gaza dan Tepi Barat, dan yang mengungsi ke daerah-daerah luar Palestina. Setelah itu, sering terjadi bentrok antara Israel dan negara-negara sekitarnya. Tahun 1964 berdiri PLO (Palestinian Liberation Organization), sebuah organisasi yang nantinya diakui sebagai satu-satunya organisasi yang mewakili aspirasi masyarakat Palestina. Pada kelanjutannya, PLO dipimpin oleh Yaseer Arafat.

Pada tahun 1967, terjadi perang 6 hari antara Israel-Mesir. Mesir kalah telak sehingga Israel berhasil menduduki daerah Sinnai. Tahun 1973, Mesir dan Suriah bersatu untuk menyerang Israel, namun Israel menang dan menguasai daerah hingga mendekati Terusan Suez.  Mesir akhirnya mengakui keberadaan negara Israel, dengan imbalan daerahnya sampai dengan Sinnai dikembalikan ke Mesir (tercantum dalam Perjanjian Camp David 1978).

Sejak saat itu, wilayah Palestina dikuasai Israel. Israel sendiri demi kepentingan zionismenya, membentuk perumahan-perumahan untuk bangsa Yahudi di daerah Palestina. Israel sendiri menduduki Jalur Gaza dan Tepi Barat. Di sana, bangsa Palestina dijadikan masyarakat kelas dua. Perumahan mereka digusur dan diteror. Bangsa Palestina terus menerus menderita di bawah pendudukan Israel.

Akibat dari tekanan pendudukan Israel, muncullan gerakan yang dinamakan Intifada pada tahun 1987. Gerakan Intifada sendiri, yang secara harfiah berarti “pemberontakan”, merupakan gerakan melawan tentara Israel yang bersenjata dengan batu-batu dan ketapel. Seluruh aspek bangsa Palestina, baik itu anak-anak dan orang tua, lelaki dan wanita melakukan perjuangan dengan melempar batu ke arah tentara-tentara Israel yang bersenjata dan bertank lapis baja. Selain itu munculnya beberapa kelompok-kelompok garis keras, seperti HAMAS pada tahun 1987, yang memiliki pemikiran bahwa satu-satunya cara menguris Israel dari Palestina adalah dengan perang jihad.

7.   Jalur Diplomasi Dimulai

Pada 30 Oktober 1991, dimulai konferensi Madrid, antara Israel dan Palestina yang diwakili oleh PLO.  Pertemuan berlanjut sehingga pada 13 September 1993, ditandatangai Perjanjian Oslo (Persetujuan Damai atau secara resmi disebut "Deklarasi Prinsip-Prinsip Fasilitasi Pemerintahan Sendiri secara sementara" disetujui di Oslo, Norwegia pada 20 Agustus 1993 dan secara resmi ditanda-tangani di Washington D.C. pada 13 September 1993 oleh Mahmud Abbas yang mewakili PLO dan Shimon Peres yang mewakili Israel. Hal ini disaksikan oleh Warren Christopher dari Amerika Serikat dan Andrei Kozyrev dari Rusia, di depan Presiden A.S. Bill Clinton dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dengan Ketua PLO Yasser Arafat.) yang berisi PLO diberi wilayah otonomi, yaitu 60% dari Jalur Gaza dan kota Ariha di Tepi Barat. Imbalannya, PLO mengakui eksistensi Israel. Pada  1 Juli 1994, Arafat memasuki Gaza dalam rangka mendirikan Otoritas Nasional Palestina (Palestinian National Authority; selanjutnya disebut PNA). Pada 1996 diadakan pemilu pertama bangsa Palestina, Yasser Arafat terpilih menjadi Presiden. Selanjutnya muncul beberapa perjanjian seperti:

-          17 Januari 1997, Perjanjian Al Khalil ditandatangani Israel-Palestina yang berisi 20% wilayah Al Khalil tetap dikuasai Israel, sisanya diserahkan kepada Palestina.

-          23 Okt 1998, Perjanjian Maryland ditandatangani Israel-PNA. Berisi Israel menyerahkan sebagian wilyah di Tepi Barat kepada PNA, sebagai imbalan, PNA berjanji mengatasi masalah terorisme (terorisme sendiri merujuk kepada tindakan HAMAS)

Wilayah Palestina sendiri terbagi dua, yaitu Tepi Barat dan Jalur Gaza yang masing-masing dipisahkan oleh wilayah Israel.

Pada 28 Sept 2000, Intifadah Kedua dimulai, dipimpin oleh HAMAS. PNA sendiri dalam pihak yang bertentangan dengan HAMAS. PNA lebih milih untuk berdialog daripada berperang. Pada 26 Okt 2004, gigihnya perjuangan Intifadah II membuat Israel kewalahan dan mengesahkan program penarikan mundur dari Jalur Gaza. Pada, 11 Nov 2004 Yaser Arafat meninggal. Kepemimpinan di PLO digantikan oleh Mahmoud Abbas. September 2005 dimulai penarikan mundur tentara Israel dari Jalur Gaza. Inilah kemenangan para pejuang Palestina setelah 38 tahun. Namun, Israel terus melancarkan serangan dan teror ke Jalur Gaza. Selain itu, Israel mendirikan tembok-tembok pembatas yang mengucilkan pemukiman Palestina dan memperlebar perumahan bagi bangsa Yahudi.

Pada Pemilu 2006, HAMAS memenangi pemilu. Namun, sebagian besar negara barat menolak hasil pemilu ini karena menanggap HAMAS adalah teroris dunia. HAMAS sendiri berpusatkan di daerah Jalur Gaza.

Beberapa kali terjadi bentrok antara HAMAS dan Israel yang ditandai saling meluncurkan roket dan misil di perbatasam. Hal ini memaksa perang terjadi. Perang yang terakhir terjadi pada Desember 2008. Pasca gencatan senjata berakhir pada November 2008, tank-tank Israel masuk ke perbatasan  jalur Gaza dan milisi HAMAS menembakkan roket ke arah Israel dari Jalur Gaza. Akhirnya, dimulailah perang yang ditandai dengan tanggal 27 Desember 1998, Israel melakukan serangan udara yang diikuti serangan darat ke arah Jalur Gaza dengan dalih memusnahkan HAMAS. Perang terjadi sampai dengan 19 Januari 2008 dan menewaskan 1200 lebih warga Palestina dan belasan tentara Israel.  Sayangnya, dari kebanyakan warga yang tewas bukanlah dari kalangan militer. Bahkan, sekitar 600 orang merupakan anak-anak dan perempuan.

Pada tanggal 21 Januari 2009, Israel telah menarik mundur pasukannya dari Jalur Gaza. Keadaan Jalur Gaza saat ini bagaikan kota yang luluh lantah. Bangunan hancur dan masyarakat yang mengalami luka baik fisik maupun mental yang traumatis akibat perang. Rumah sakit penuh oleh orang yang terluka dan masyarakat yang hidup di sana kekurangan bahan makanan dan obat-obatan. Meskipun bantuan telah masuk, namun diperkirakan Jalur Gaza tidak akan pulih dalam waktu dekat. Padahal, deadaan di Palestina masih memungkinkan untuk terjadi perang kembali. Korban-korban lain masih mungkin berjatuhan.

2.Palestina Diakui Secara de facto dan de jure

De facto : ketika PBB menyarankan membagi daerah menjadi 2 yaitu Palestina dan Israel, dan kemudian dilaksanakan pada tahun 1948.

De jure : ketika disetujui dan ditandatanganinya Perjanjian Damai Olso pada tanggal 13 September 1993.

3.Negara yang Mengakui Palestina Merdeka

- Prancis

- Brazil

- Argentina

- Bolivia

- Uruguay

- Ekuador

- Israel : 13 September 1993

- Chile : 7 Januari 2011

- Guyana : 13 Januari 2011

- Rusia: 18 Januari 2011

- Negara GNB : 6 September 2011

- Lalu diikuti oleh negara-negara lain di dunia.

Sejarah Negara Indonesia

1.Sejarah Terbentuknya Negara Indonesia

1.   Latar Belakang Proklamasi

Pada tanggal 6 Agustus 1945 sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), atau Dokuritsu Junbi Cosakai, berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau disebut juga Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang, untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.

Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu di Indonesia, pada tanggal 10 Agustus 1945, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang.

Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara kerja PPKI. Meskipun demikian Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus.

Dua hari kemudian, saat Soekarno, Hatta dan Radjiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sutan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang, karena Jepang setiap saat sudah harus menyerah kepada Sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis, antara yang anti dan pro Jepang. Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sementara itu Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan 'hadiah' dari Jepang.

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Sekutu. Sutan Sjahrir, Wikana, Darwis, dan Chaerul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang.

Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang (Gunsei) untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein (Medan Merdeka). Tapi kantor tersebut kosong. Soekarno dan Hatta bersama Soebardjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Muda Maeda, di Jalan Medan Merdeka Utara (Rumah Maeda di Jl Imam Bonjol 1). Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari Maeda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada pukul 10 pagi 16 Agustus keesokan harinya di kantor Jalan Pejambon No 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan Proklamasi Kemerdekaan.

Sehari kemudian, gejolak tekanan yang menghendaki pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan para pemuda dari beberapa golongan. Rapat PPKI pada 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta rapat tidak tahu telah terjadi peristiwa Rengasdengklok.

2. Peristiwa Rengasdengklok

Para pemuda pejuang, termasuk Chaerul Saleh, Sukarni, dan Wikana, yang konon kabarnya terbakar gelora heroismenya setelah berdiskusi dengan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka, yang tergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran, dan pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945. Bersama Shodanco Singgih, salah seorang anggota PETA, dan pemuda lain, mereka membawa Soekarno (bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan) dan Hatta, ke Rengasdengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengasdengklok. Tujuannya adalah agar Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apa pun risikonya. Di Jakarta, golongan muda, Wikana, dan golongan tua, yaitu Mr. Ahmad Soebardjo melakukan perundingan. Mr. Ahmad Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soebardjo ke Rengasdengklok. Mereka menjemput Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta kembali ke Jakarta. Mr. Ahmad Soebardjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Setelah tiba di Jakarta, mereka pulang kerumah masing-masing. Mengingat bahwa hotel Des Indes (sekarang kompleks pertokoan di Harmoni) tidak dapat digunakan untuk pertemuan setelah pukul 10 malam, maka tawaran Laksamana Muda Maeda untuk menggunakan rumahnya (sekarang gedung museum perumusan teks proklamasi) sebagai tempat rapat PPKI diterima oleh para tokoh Indonesia.

3. Pertemuan Soekarno/Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda

Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara ke XVI (Angkatan Darat) yang menjadi Kepala pemerintahan militer Jepang (Gunseikan) di Hindia Belanda tidak mau menerima Sukarno-Hatta yang diantar oleh Tadashi Maeda dan memerintahkan agar Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum pemerintahan militer Jepang, untuk menerima kedatangan rombongan tersebut. Nishimura mengemukakan bahwa sejak siang hari tanggal 16 Agustus 1945 telah diterima perintah dari Tokio bahwa Jepang harus menjaga status quo, tidak dapat memberi izin untuk mempersiapkan proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebagaimana telah dijanjikan oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Soekarno dan Hatta menyesali keputusan itu dan menyindir Nishimura apakah itu sikap seorang perwira yang bersemangat Bushido, ingkar janji agar dikasihani oleh Sekutu. Akhirnya Sukarno-Hatta meminta agar Nishimura jangan menghalangi kerja PPKI, mungkin dengan cara pura-pura tidak tau. Melihat perdebatan yang panas itu Maeda dengan diam-diam meninggalkan ruangan karena diperingatkan oleh Nishimura agar Maeda mematuhi perintah Tokio dan dia mengetahui sebagai perwira penghubung Angkatan Laut (Kaigun) di daerah Angkatan Darat (Rikugun) dia tidak punya wewenang memutuskan.

Setelah dari rumah Nishimura, Sukarno-Hatta menuju rumah Laksamana Maeda (kini Jalan Imam Bonjol No.1) diiringi oleh Myoshi guna melakukan rapat untuk menyiapkan teks Proklamasi. Setelah menyapa Sukarno-Hatta yang ditinggalkan berdebat dengan Nishimura, Maeda mengundurkan diri menuju kamar tidurnya. Penyusunan teks Proklamasi dilakukan oleh Soekarno, M. Hatta, Achmad Soebardjo dan disaksikan oleh Soekarni, B.M. Diah, Sudiro (Mbah) dan Sayuti Melik. Myoshi yang setengah mabuk duduk di kursi belakang mendengarkan penyusunan teks tersebut tetapi kemudian ada kalimat dari Shigetada Nishijima seolah-olah dia ikut mencampuri penyusunan teks proklamasi dan menyarankan agar pemindahan kekuasaan itu hanya berarti kekuasaan administratif. Tentang hal ini Bung Karno menegaskan bahwa pemindahan kekuasaan itu berarti "transfer of power". Bung Hatta, Subardjo, B.M Diah, Sukarni, Sudiro dan Sajuti Malik tidak ada yang membenarkan klaim Nishijima tetapi di beberapa kalangan klaim Nishijima masih didengungkan.

Setelah konsep selesai disepakati, Sajuti menyalin dan mengetik naskah tersebut menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan AL Jerman, milik Mayor (Laut) Dr. Hermann Kandeler. Pada awalnya pembacaan proklamasi akan dilakukan di Lapangan Ikada, namun berhubung alasan keamanan dipindahkan ke kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 (sekarang Jl. Proklamasi no. 1).

4. Detik-detik Pembacaan Naskah Proklamasi

Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00 - 04.00 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di laksamana Tadashi Maeda Jln Imam Bonjol No 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir. Soekarno sendiri. Di ruang depan, hadir B.M Diah Sayuti Melik, Sukarni dan Soediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks Proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 telah hadir antara lain Soewirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10:00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera Merah Putih, yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati, dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Soewirjo, wakil walikota Jakarta saat itu dan Moewardi, pimpinan Barisan Pelopor.

Pada awalnya Trimurti diminta untuk menaikkan bendera namun ia menolak dengan alasan pengerekan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu ditunjuklah Latief Hendraningrat, seorang prajurit PETA, dibantu oleh Soehoed untuk tugas tersebut. Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera Merah Putih (Sang Saka Merah Putih), yang dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai saat ini, bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional.

Setelah upacara selesai berlangsung, kurang lebih 100 orang anggota Barisan Pelopor yang dipimpin S.Brata datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada ke Pegangsaan. Mereka menuntut Soekarno mengulang pembacaan Proklamasi, namun ditolak. Akhirnya Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka.
Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengambil keputusan, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik (NKRI) dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan dibentuk kemudian.

Setelah itu Soekarno dan M.Hatta terpilih atas usul dari Oto Iskandardinata dan persetujuan dari PPKI sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan wakil presiden akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional.

5. Cara Penyebaran Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Wilayah Indonesia sangatlah luas. Komunikasi dan transportasi sekitar tahun 1945 masih sangat terbatas. Di samping itu, hambatan dan larangan untuk menyebarkan berita proklamasi oleh pasukan Jepang di Indonesia, merupakan sejumlah faktor yang menyebabkan berita proklamasi mengalami keterlambatan di sejumlah daerah, terutama di luar Jawa. Namun dengan penuh tekad dan semangat berjuang, pada akhirnya peristiwa proklamasi diketahui oleh segenap rakyat Indonesia. Lebih jelasnya ikuti pembahasan di bawah ini. Penyebaran proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di daerah Jakarta dapat dilakukan secara cepat dan segera menyebar secara luas. Pada hari itu juga, teks proklamasi telah sampai di tangan Kepala Bagian Radio dari Kantor Domei (sekarang Kantor Berita ANTARA), Waidan B. Palenewen. Ia menerima teks proklamasi dari seorang wartawan Domei yang bernama Syahruddin. Kemudian ia memerintahkan F. Wuz (seorang markonis), supaya berita proklamasi disiarkan tiga kali berturut-turut. Baru dua kali F. Wuz melaksanakan tugasnya, masuklah orang Jepang ke ruangan radio sambil marah-marah, sebab mengetahui berita proklamasi telah tersiar ke luar melalui udara.

Meskipun orang Jepang tersebut memerintahkan penghentian siaran berita proklamasi, tetapi Waidan Palenewen tetap meminta F. Wuz untuk terus menyiarkan. Berita proklamasi kemerdekaan diulangi setiap setengah jam sampai pukul 16.00 saat siaran berhenti. Akibat dari penyiaran tersebut, pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita dan menyatakan sebagai kekeliruan. Pada tanggal 20 Agustus 1945 pemancar tersebut disegel oleh Jepang dan para pegawainya dilarang masuk. Sekalipun pemancar pada kantor Domei disegel, para pemuda bersama Jusuf Ronodipuro (seorang pembaca berita di Radio Domei) ternyata membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio, di antaranya Sukarman, Sutamto, Susilahardja, dan Suhandar. Mereka mendirikan pemancar baru di Menteng 31, dengan kode panggilan DJK 1. Dari sinilah selanjutnya berita proklamasi kemerdekaan disiarkan.

Usaha dan perjuangan para pemuda dalam penyebarluasan berita proklamasi juga dilakukan melalui media pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa dalam penerbitannya tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Harian Suara Asia di Surabaya merupakan koran pertama yang memuat berita proklamasi. Beberapa tokoh pemuda yang berjuang melalui media pers antara lain B.M. Diah, Sayuti Melik, dan Sumanang. Proklamasi kemerdekaan juga disebarluaskan kepada rakyat Indonesia melalui pemasangan plakat, poster, maupun coretan pada dinding tembok dan gerbong kereta api, misalnya dengan slogan Respect our Constitution, August 17!(Hormatilah Konstitusi kami tanggal 17 Agustus!) Melalui berbagai cara dan media tersebut, akhirnya berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dapat tersebar luas di wilayah Indonesia dan di luar negeri.

Di samping melalui media massa, berita proklamasi juga disebarkan secara langsung oleh para utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI. Berikut ini para utusan PPKI yang ikut menyebarkan berita proklamasi.

-          Teuku Mohammad Hassan dari Aceh.

-          Sam Ratulangi dari Sulawesi.

-          Ktut Pudja dari Sunda Kecil (Bali).

-          A. Hamidan dari Kalimantan.

6. Latar Belakang Kembalinya Belanda Bersama Sekutu

Sesuai dengan perjanjian Wina pada tahun 1942, bahwa negara-negara sekutu bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang kini diduduki Jepang pada pemilik koloninya masing-masing bila Jepang berhasil diusir dari daerah pendudukannya.

Menjelang akhir perang, tahun 1945, sebagian wilayah Indonesia telah dikuasai oleh tentara sekutu. Satuan tentara Australia telah mendaratkan pasukannya di Makasar dan Banjarmasin, sedangkan Balikpapan telah diduduki oleh Australia sebelum Jepang menyatakan menyerah kalah. Sementara Pulau Morotai dan Irian Barat bersama-sama dikuasai oleh satuan tentara Australia dan Amerika Serikat di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur, Panglima Komando Kawasan Asia Barat Daya (South West Pacific Area Command/SWPAC).

Setelah perang usai, tentara Australia bertanggung jawab terhadap Kalimantan dan Indonesia bagian Timur, Amerika Serikat menguasai Filipina dan tentara Inggris dalam bentuk komando SEAC (South East Asia Command) bertanggung jawab atas India, Burma, Srilanka, Malaya, Sumatra, Jawa dan Indocina. SEAC dengan panglima Lord Mountbatten sebagai Komando Tertinggi Sekutu di Asia Tenggara bertugas melucuti bala tentera Jepang dan mengurus pengembalian tawanan perang dan tawanan warga sipil sekutu (Recovered Allied Prisoners of War and Internees/RAPWI).

7. Mendaratnya Belanda diwakili NICA

Berdasarkan Civil Affairs Agreement, pada 23 Agustus 1945 Inggris bersama tentara Belanda mendarat di Sabang, Aceh. 15 September 1945, tentara Inggris selaku wakil Sekutu tiba di Jakarta, dengan didampingi Dr. Charles van der Plas, wakil Belanda pada Sekutu. Kehadiran tentara Sekutu ini, diboncengi NICA (Netherland Indies Civil Administration - pemerintahan sipil Hindia Belanda) yang dipimpin oleh Dr. Hubertus J van Mook, ia dipersiapkan untuk membuka perundingan atas dasar pidato siaran radio Ratu Wilhelmina tahun 1942 (statkundige concepti atau konsepsi kenegaraan), tetapi ia mengumumkan bahwa ia tidak akan berbicara dengan Soekarno yang dianggapnya telah bekerja sama dengan Jepang. Pidato Ratu Wilhemina itu menegaskan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran yang di antara anggotanya ialah Kerajaan Belanda dan Hindia Belanda, di bawah pimpinan Ratu Belanda.

8. Pertempuran melawan Sekutu dan NICA

Terdapat berbagai pertempuran yang terjadi pada saat masuknya Sekutu dan NICA ke Indonesia, yang saat itu baru menyatakan kemerdekaannya. Pertempuran yang terjadi di antaranya adalah:

-          Peristiwa 10 November, di daerah Surabaya dan sekitarnya.

-          Palagan Ambarawa, di daerah Ambarawa, Semarang dan sekitarnya.

-          Perjuangan Gerilya Jenderal Soedirman, meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur

-          Bandung Lautan Api, di daerah Bandung dan sekitarnya.

9. Ibukota Pindah ke Yogyakarta

Karena situasi keamanan ibukota Jakarta (Batavia saat itu) yang makin memburuk, maka pada tanggal 4 Januari 1946, Soekarno dan Hatta dengan menggunakan kereta api, pindah ke Yogyakarta sekaligus pula memindahkan ibukota. Meninggalkan Sutan Syahrir dan kelompok yang pro-negosiasi dengan Belanda di Jakarta.

Pemindahan ke Yogyakarta dilakukan dengan menggunakan kereta api, yang disebut dengan singkatan KLB (Kereta Luar Biasa). Orang lantas berasumsi bahwa rangkaian kereta api yang digunakan adalah rangkaian yang terdiri dari gerbong-gerbong luar biasa. Padahal yang luar biasa adalah jadwal perjalanannya, yang diselenggarakan di luar jadwal yang ada, karena kereta dengan perjalanan luar biasa ini, mengangkut Presiden beserta Wakil Presiden, dengan keluarga dan staf, gerbong-gerbongnya dipilihkan yang istimewa, yang disediakan oleh Djawatan Kereta Api (DKA) untuk VVIP.

10. Perubahan Sistem Pemerintahan

Pernyataan van Mook untuk tidak berunding dengan Soekarno adalah salah satu faktor yang memicu perubahan sistem pemerintahan dari presidensiil menjadi parlementer. Gelagat ini sudah terbaca oleh pihak Republik Indonesia, karena itu sehari sebelum kedatangan Sekutu, tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan republik diganti oleh Sutan Sjahrir yang seorang sosialis dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik, bertepatan dengan naik daunnya partai sosialis di Belanda.

Terjadinya perubahan besar dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia (dari sistem Presidensiil menjadi sistem Parlementer) memungkinkan perundingan antara pihak RI dan Belanda. Dalam pandangan Inggris dan Belanda, Sutan Sjahrir dinilai sebagai seorang moderat, seorang intelek, dan seorang yang telah berperang selama pemerintahan Jepang.

11. Diplomasi Syahrir

Ketika Syahrir mengumumkan kabinetnya, 15 November 1945, Letnan Gubernur Jendral van Mook mengirim kawat kepada Menteri Urusan Tanah Jajahan (Minister of Overseas Territories, Overzeese Gebiedsdelen), J.H.A. Logemann, yang berkantor di Den Haag: "Mereka sendiri [Sjahrir dan Kabinetnya] dan bukan Soekarno yang bertanggung jawab atas jalannya keadaan". Logemann sendiri berbicara pada siaran radio BBC tanggal 28 November 1945, "Mereka bukan kolaborator seperti Soekarno, presiden mereka, kita tidak akan pernah dapat berurusan dengan Dr Soekarno, kita akan berunding dengan Sjahrir". Tanggal 6 Maret 1946 kepada van Mook, Logemann bahkan menulis bahwa Soekarno adalah persona non grata.

Pihak Republik Indonesia memiliki alasan politis untuk mengubah sistem pemerintahan dari Presidensiil menjadi Parlementer, karena seminggu sebelum perubahan pemerintahan itu, Den Haag mengumumkan dasar rencananya. Ir Soekarno menolak hal ini, sebaliknya Sjahrir mengumumkan pada tanggal 4 Desember 1945 bahwa pemerintahnya menerima tawaran ini dengan syarat pengakuan Belanda atas Republik Indonesia.

Tanggal 10 Februari 1946, pemerintah Belanda membuat pernyataan memperinci tentang politiknya dan menawarkan mendiskusikannya dengan wakil-wakil Republik yang diberi kuasa. Tujuannya hendak mendirikan persemakmuran Indonesia, yang terdiri dari daerah-daerah dengan bermacam-macam tingkat pemerintahan sendiri, dan untuk menciptakan warga negara Indonesia bagi semua orang yang dilahirkan di sana. Masalah dalam negeri akan dihadapi dengan suatu parlemen yang dipilih secara demokratis dan orang-orang Indonesia akan merupakan mayoritas. Kementerian akan disesuaikan dengan parlemen tetapi akan dikepalai oleh wakil kerajaan. Daerah-daerah yang bermacam-macam di Indonesia yang dihubungkan bersama-sama dalam suatu susunan federasi dan persemakmuran akan menjadi rekan (partner) dalam Kerajaan Belanda, serta akan mendukung permohonan keanggotaan Indonesia dalam organisasi PBB.

Pada bulan April dan Mei 1946, Sjahrir mengepalai delegasi kecil Indonesia yang pergi berunding dengan pemerintah Belanda di Hoge Veluwe. Lagi, ia menjelaskan bahwa titik tolak perundingan haruslah berupa pengakuan atas Republik sebagai negara berdaulat. Atas dasar itu Indonesia baru mau berhubungan erat dengan Kerajaan Belanda dan akan bekerja sama dalam segala bidang. Karena itu Pemerintah Belanda menawarkan suatu kompromi yaitu: "mau mengakui Republik sebagai salah satu unit negara federasi yang akan dibentuk sesuai dengan Deklarasi 10 Februari". Sebagai tambahan ditawarkan untuk mengakui pemerintahan de facto Republik atas bagian Jawa dan Madura yang belum berada di bawah perlindungan pasukan Sekutu. Karena Sjahrir tidak dapat menerima syarat-syarat ini, konferensi itu bubar dan ia bersama teman-temannya kembali pulang.

Tanggal 17 Juni 1946, Sjahrir mengirimkan surat rahasia kepada van Mook, menganjurkan bahwa mungkin perundingan yang sungguh-sungguh dapat dimulai kembali. Dalam surat Sjahrir yang khusus ini, ada penerimaan yang samar-samar tentang gagasan van Mook mengenai masa peralihan sebelum kemerdekaan penuh diberikan kepada Indonesia; ada pula nada yang lebih samar-samar lagi tentang kemungkinan Indonenesia menyetujui federasi Indonesia - bekas Hindia Belanda dibagi menjadi berbagai negara merdeka dengan kemungkinan hanya Republik sebagai bagian paling penting. Sebagai kemungkinan dasar untuk kompromi, hal ini dibahas beberapa kali sebelumnya, dan semua tokoh politik utama Republik mengetahui hal ini.

Tanggal 17 Juni 1946, sesudah Sjahrir mengirimkan surat rahasianya kepada van Mook, surat itu dibocorkan kepada pers oleh surat kabar di Negeri Belanda. Pada tanggal 24 Juni 1946, van Mook mengirim kawat ke Den Haag: "menurut sumber-sumber yang dapat dipercaya, usul balasan (yakni surat Sjahrir) tidak disetujui oleh Soekarno dan ketika dia bertemu dengannya, dia marah. Tidak jelas, apa arah yang akan diambil oleh amarah itu". Pada waktu yang sama, surat kabar Indonesia menuntut dijelaskan desas-desus tentang Sjahrir bersedia menerima pengakuan de facto Republik Indonesia terbatas pada Jawa dan Sumatra.

a.     Penculikan terhadap PM Sjahrir

Tanggal 27 Juni 1946, dalam Pidato Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Wakil Presiden Hatta menjelaskan isi usulan balasan di depan rakyat banyak di alun-alun utama Yogyakarta, dihadiri oleh Soekarno dan sebagian besar pucuk pimpinan politik. Dalam pidatonya, Hatta menyatakan dukungannya kepada Sjahrir, akan tetapi menurut sebuah analisis, publisitas luas yang diberikan Hatta terhadap surat itu, menyebabkan kudeta dan penculikan terhadap Sjahrir.

Pada malam itu terjadi peristiwa penculikan terhadap Perdana Menteri Sjahrir, yang sudah terlanjur dicap sebagai "pengkhianat yang menjual tanah airnya". Sjahrir diculik di Surakarta, ketika ia berhenti dalam perjalanan politik menelusuri Jawa. Kemudian ia dibawa ke Paras, kota dekat Solo, di rumah peristirahatan seorang pangeran Solo dan ditahan di sana dengan pengawasan Komandan Batalyon setempat.

Pada malam tanggal 28 Juni 1946, Ir Soekarno berpidato di radio Yogyakarta. Ia mengumumkan, "Berhubung dengan keadaan di dalam negeri yang membahayakan keamanan negara dan perjuangan kemerdekaan kita, saya, Presiden Republik Indonesia, dengan persetujuan Kabinet dan sidangnya pada tanggal 28 Juni 1946, untuk sementara mengambil alih semua kekuasaan pemerintah". Selama sebulan lebih, Soekarno mempertahankan kekuasaan yang luas yang dipegangnya. Tanggal 3 Juli 1946, Sjahrir dibebaskan dari penculikan; namun baru tanggal 14 Agustus 1946, Sjahrir diminta kembali untuk membentuk kabinet.

b.    Kembali menjadi PM

Tanggal 2 Oktober 1946, Sjahrir kembali menjadi Perdana Menteri, Sjahrir kemudian berkomentar, "Kedudukan saya di kabinet ketiga diperlemah dibandingkan dengan kabinet kedua dan pertama. Dalam kabinet ketiga saya harus berkompromi dengan Partai Nasional Indonesia dan Masyumi... Saya harus memasukkan orang seperti Gani dan Maramis lewat Soekarno; saya harus menanyakan pendapatnya dengan siapa saya membentuk kabinet."

12. Konferensi Malino - Terbentuknya "negara" baru

Bulan Juni 1946 suatu krisis terjadi dalam pemerintahan Republik Indonesia, keadaan ini dimanfaatkan oleh pihak Belanda yang telah mengusai sebelah Timur Nusantara. Dalam bulan Juni diadakan konferensi wakil-wakil daerah di Malino, Sulawesi, di bawah Dr. Van Mook dan minta organisasi-organisasi di seluruh Indonesia masuk federasi dengan 4 bagian; Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Timur Raya.

13. Perjanjian Linggarjati

Bulan Agustus pemerintah Belanda melakukan usaha lain untuk memecah halangan dengan menunjuk tiga orang Komisi Jendral datang ke Jawa dan membantu Van Mook dalam perundingan baru dengan wakil-wakil republik itu. Konferensi antara dua belah pihak diadakan di bulan Oktober dan November di bawah pimpinan yang netral seorang komisi khusus Inggris, Lord Killearn. Bertempat di bukit Linggarjati dekat Cirebon. Setelah mengalami tekanan berat (terutama Inggris) dari luar negeri, dicapailah suatu persetujuan tanggal 15 November 1946 yang pokok pokoknya sebagai berikut :

-          Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949,

-          Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia

-          Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia - Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.

Untuk ini Kalimantan dan Timur Raya akan menjadi komponennya. Sebuah Majelis Konstituante didirikan, yang terdiri dari wakil-wakil yang dipilih secara demokratis dan bagian-bagian komponen lain. Indonesia Serikat pada gilirannya menjadi bagian Uni Indonesia-Belanda bersama dengan Belanda, Suriname dan Curasao. Hal ini akan memajukan kepentingan bersama dalam hubungan luar negeri, pertahanan, keuangan dan masalah ekonomi serta kebudayaan. Indonesia Serikat akan mengajukan diri sebagai anggota PBB. Akhirnya setiap perselisihan yang timbul dari persetujuan ini akan diselesaikan lewat arbitrase.

Kedua delegasi pulang ke Jakarta, dan Soekarno-Hatta kembali ke pedalaman dua hari kemudian, pada tanggal 15 November 1946, di rumah Sjahrir di Jakarta, berlangsung pemarafan secara resmi Perundingan Linggarjati. Sebenarnya Soekarno yang tampil sebagai kekuasaan yang memungkinkan tercapainya persetujuan, namun, Sjahrir yang diidentifikasikan dengan rancangan, dan yang bertanggung jawab bila ada yang tidak beres.

Pada bulan tanggal 25 Maret 1947 hasil perjanjian Linggarjati ditandatangani di Batavia Partai Masyumi menentang hasil perjanjian tersebut, banyak unsur perjuang Republik Indonesia yang tak dapat menerima pemerintah Belanda merupakan kekuasaan berdaulat di seluruh Indonesia 29 Dengan seringnya pecah kekacauan, maka pada prakteknya perjanjian tersebut sangat sulit sekali untuk dilaksanakan.

14. Agresi Militer I

Pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirimkan Nota Ultimatum, yang harus dijawab dalam 14 hari, yang berisi:

-          Membentuk pemerintahan ad interim bersama;

-          Mengeluarkan uang bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama;

-          Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerahdaerah yang diduduki Belanda;

-          Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama, termasuk daerah daerah Republik yang memerlukan bantuan Belanda (gendarmerie bersama); dan

-          Menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan ekspor

Perdana Menteri Sjahrir menyatakan kesediaan untuk mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan, tetapi menolak gendarmerie bersama. Jawaban ini mendapatkan reaksi keras dari kalangan parpol-parpol di Republik.

Ketika jawaban yang memuaskan tidak kunjung tiba, Belanda terus "mengembalikan ketertiban" dengan "tindakan kepolisian". Pada tanggal 20 Juli 1947 tengah malam (tepatnya 21 Juli 1947) mulailah pihak Belanda melancarkan 'aksi polisionil' mereka yang pertama.

Aksi Belanda ini sudah sangat diperhitungkan sekali dimana mereka telah menempatkan pasukan-pasukannya di tempat yang strategis. Pasukan yang bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat (tidak termasuk Banten), dan dari Surabaya untuk menduduki Madura dan Ujung Timur. Gerakan-gerakan pasukan yang lebih kecil mengamankan wilayah Semarang. Dengan demikian, Belanda menguasai semua pelabuhan perairan-dalam di Jawa Di Sumatera, perkebunan-perkebunan di sekitar Medan, instalasi- instalasi minyak dan batubara di sekitar Palembang, dan daerah Padang diamankan. Melihat aksi Belanda yang tidak mematuhi perjanjian Linggarjati membuat Sjahrir bingung dan putus asa, maka pada bulan Juli 1947 dengan terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri, karena sebelumnya dia sangat menyetujui tuntutan Belanda dalam menyelesaikan konflik antara pemerintah RI dengan Belanda.

Menghadapi aksi Belanda ini, bagi pasukan Republik hanya bisa bergerak mundur dalam kebingungan dan hanya menghancurkan apa yang dapat mereka hancurkan. Dan bagi Belanda, setelah melihat keberhasilan dalam aksi ini menimbulkan keinginan untuk melanjutkan aksinya kembali. Beberapa orang Belanda, termasuk van Mook, berkeinginan merebut Yogyakarta dan membentuk suatu pemerintahan Republik yang lebih lunak, tetapi pihak Amerika dan Inggris yang menjadi sekutunya tidak menyukai 'aksi polisional' tersebut serta menggiring Belanda untuk segera menghentikan penaklukan sepenuhnya terhadap Republik.

15. Perjanjian Renville

Sementara peperangan sedang berlangsung, Dewan Keamanan PBB, atas desakan Australia dan India, mengeluarkan perintah peletakan senjata tanggal 1 Agustus 1947, dan segera setelah itu mendirikan suatu Komisi Jasa-Jasa Baik, yang terdiri dari wakil-wakil Australia, Belgia dan Amerika Serikat, untuk menengahi perselisihan itu .

Tanggal 17 Januari 1948 berlangsung konferensi di atas kapal perang Amerika Serikat, Renville, ternyata menghasilkan persetujuan lain, yang bisa diterima oleh yang kedua belah pihak yang berselisih. Akan terjadi perdamaian yang mempersiapkan berdirinya zone demiliterisasi Indonesia Serikat akan didirikan, tetapi atas garis yang berbeda dari persetujuan Linggarjati, karena plebisit akan diadakan untuk menentukan apakah berbagai kelompok di pulau-pulau besar ingin bergabung dengan Republik atau beberapa bagian dari federasi yang direncanakan Kedaulatan Belanda akan tetap atas Indonesia sampai diserahkan pada Indonesia Serikat.

Pada tanggal 19 Januari ditandatangani persetujuan Renville Wilayah Republik selama masa peralihan sampai penyelesaian akhir dicapai, bahkan lebih terbatas lagi ketimbang persetujuan Linggarjati : hanya meliputi sebagian kecil Jawa Tengah (Jogja dan delapan Keresidenan) dan ujung barat pulau Jawa -Banten tetap daerah Republik Plebisit akan diselenggarakan untuk menentukan masa depan wilayah yang baru diperoleh Belanda lewat aksi militer. Perdana menteri Belanda menjelaskan mengapa persetujuan itu ditandatangani agar Belanda tidak "menimbulkan rasa benci Amerika".

Sedikit banyak, ini merupakan ulangan dari apa yang terjadi selama dan sesudah perundingan Linggarjati. Seperti melalui persetujuan Linggarjati, melalui perundingan Renville, Soekarno dan Hatta dijadikan lambang kemerdekaan Indonesia dan persatuan Yogyakarta hidup lebih lama, jantung Republik terus berdenyut. Ini kembali merupakan inti keuntungan Seperti sesudah persetujuan Linggarjati, pribadi lain yang jauh dari pusat kembali diidentifikasi dengan persetujuan (dulu Perdana Menteri Sjahrir, kini Perdana Menteri Amir) yang dianggap langsung bertanggung jawab jika sesuatu salah atau dianggap salah.

16. Agresi Militer II

Agresi Militer II terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.

17. Perjanjian Roem Royen

Akibat dari Agresi Militer tersebut, pihak internasional melakukan tekanan kepada Belanda, terutama dari pihak Amerika Serikat yang mengancam akan menghentikan bantuannya kepada Belanda, akhirnya dengan terpaksa Belanda bersedia untuk kembali berunding dengan RI. Pada tanggal 7 Mei 1949, Republik Indonesia dan Belanda menyepakati Perjanjian Roem Royen.

18. Serangan Umum 1 Maret 1949 atas Yogyakarta

Serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta secara secara besar-besaran yang direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi III/GM III -dengan mengikutsertakan beberapa pucuk pimpinan pemerintah sipil setempat- berdasarkan instruksi dari Panglima Besar Sudirman, untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI -berarti juga Republik Indonesia- masih ada dan cukup kuat, sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB dengan tujuan utama untuk mematahkan moral pasukan Belanda serta membuktikan pada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan. Soeharto pada waktu itu sebagai komandan brigade X/Wehrkreis III turut serta sebagai pelaksana lapangan di wilayah Yogyakarta.

19. Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Yang menghasilkan kesepakatan:

-          Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat.

-          Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan.

20. Penyerahan Kedaulatan oleh Belanda

Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949, selang empat tahun setelah proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Pengakuan ini dilakukan ketika soevereiniteitsoverdracht (penyerahan kedaulatan) ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Di Belanda selama ini juga ada kekhawatiran bahwa mengakui Indonesia merdeka pada tahun 1945 sama saja mengakui tindakan politionele acties (Aksi Polisionil) pada 1945-1949 adalah ilegal.

2.Indonesia Diakui Secara de facto dan de jure

De facto : ketika Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945.

De jure: ketika Belanda sebagai negara penjajah telah mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949.

3.Negara yang Mengakui Indonesia Merdeka

- Mesir: 10 Juni 1947

- Belanda : 27 Desember 1949

- Lalu diikuti oleh negara-negara lain di dunia.